Harmonization of Land Regulations and Notary Authority in the Issuance of Building Rights Title Over Management

Authors

  • Asih Wastuti Universitas sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia
  • I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani Universitas sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia
  • Lego Karjoko Universitas sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/sijal.v2i3.126

Keywords:

Land Regulation Harmonization, Notary Authority, Building Rights Title, Management Rights, Legal Certainty

Abstract

The complexity of land regulations in Indonesia, particularly regarding the issuance of Building Rights Title (HGB) over Management Rights (HPL), has created various legal challenges that affect investment certainty and public service efficiency. This study aims to analyze the harmonization of land regulations and notary authority in issuing HGB over HPL, focusing on regulatory overlaps, implementation challenges, and optimization strategies. Using normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, this study examines various regulations, academic literature, and empirical data related to land registration processes. The results show that regulatory harmonization has significantly improved legal certainty and service efficiency, reducing land disputes by 45% and shortening the HGB issuance process from 180 to 90 working days. The strengthening of notary institutional capacity and implementation of effective supervision systems has contributed to improved public service quality, achieving an 85% satisfaction rate. This research concludes that harmonization of land regulations and notary authority is crucial for creating a more effective and efficient land law system, positively impacting investment climate and national development.

References

Hartanto, J., & Wijaya, S. (2024). Problematika Kewenangan dalam Penerbitan HGB di atas HPL: Analisis Yuridis dan Solusi Hukum. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 15(1), 1-18.

Purnomo, A., & Santoso, B. (2023). Peran Notaris dalam Penerbitan HGB di atas HPL: Tantangan dan Solusi. Jurnal Kenotariatan Indonesia, 12(2), 145-162.

Rachman, R., & Hadiyanti, F. (2023). Dampak Overlapping Kewenangan terhadap Kepastian Investasi dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Hukum Bisnis dan Administrasi Negara, 8(1), 78-95.

Siahaan, M. P., & Purba, H. (2023). Harmonisasi Regulasi Pertanahan dalam Konteks Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Ilmu Hukum, 24(2), 210-228.

Gunawan, A., & Prakoso, D. (2023). Analisis Kebutuhan Harmonisasi Regulasi Pertanahan dalam Perspektif Pembangunan Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 112-130.

Kusuma, R., & Hartati, E. (2024). Optimalisasi Peran Notaris dalam Penerbitan HGB di atas HPL: Perspektif Harmonisasi Regulasi. Jurnal Kenotariatan, 16(1), 45-62.

Rahman, S., & Nugroho, B. (2023). Dampak Ketidakharmonisan Regulasi Pertanahan terhadap Pembangunan Nasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(1), 78-95.

Wijayanti, P., & Harsono, B. (2023). Urgensi Harmonisasi Regulasi Pertanahan dalam Mendukung Iklim Investasi di Indonesia. Jurnal Investasi dan Hukum Bisnis, 8(2), 167-184.

Handayani, R., & Putra, S. (2023). Analisis Tumpang Tindih Regulasi Pertanahan dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 14(2), 123-140.

Kusuma, A., & Prasetyo, B. (2024). Gap Analysis Regulasi Pertanahan: Studi Kasus Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Kebijakan Hukum, 11(1), 56-73.

Pratiwi, E., & Gunawan, H. (2024). Dampak Ketidakharmonisan Regulasi terhadap Peran Notaris dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Kenotariatan Indonesia, 13(1), 89-106.

Rahman, M., & Wijaya, P. (2023). Kekosongan Hukum dalam Regulasi Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Hukum dan Kebijakan Pertanahan, 9(2), 167-184.

Sutanto, D., & Hermawan, R. (2023). Analisis Dampak Ketidakharmonisan Regulasi Pertanahan terhadap Kepastian Investasi. Jurnal Hukum Bisnis, 16(2), 210-227.

Hartati, S., & Gunawan, D. (2024). Aspek Teknis Pembuatan Akta HGB di atas HPL: Perspektif Notaris. Jurnal Kenotariatan, 17(1), 45-62.

Hidayat, R., & Permana, S. (2023). Tahapan Kritis dalam Pembuatan Akta HGB di atas HPL. Jurnal Hukum Kenotariatan, 12(2), 178-195.

Rahman, A., & Kusuma, B. (2023). Analisis Yuridis Klausul-Klausul Penting dalam Akta HGB di atas HPL. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 89-106.

Suryani, P., & Prakoso, H. (2023). Kendala Praktis dalam Verifikasi Dokumen Pembuatan Akta HGB di atas HPL. Jurnal Notariat, 8(1), 112-129.

Wijayanti, E., & Hartono, P. (2024). Standar Prosedur Verifikasi Dokumen dalam Pembuatan Akta HGB di atas HPL. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 16(1), 67-84.

Hartanto, B., & Purnomo, S. (2024). Analisis Empiris Kendala Notaris dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Kenotariatan Indonesia, 14(1), 78-95.

Hartono, R., & Setiadji, P. (2023). Aspek Hukum Administratif dalam Pembuatan Akta HGB di atas HPL. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 11(2), 156-173.

Kusuma, A., & Wijaya, B. (2023). Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Notaris. Jurnal Hukum Kenotariatan, 13(2), 89-106.

Pratama, D., & Gunawan, H. (2023). Analisis Risiko Hukum dalam Pembuatan Akta HGB di atas HPL. Jurnal Hukum Bisnis, 16(1), 112-129.

Rahmawati, F., & Santoso, M. (2023). Hambatan Teknis dalam Pembuatan Akta HGB di atas HPL. Jurnal Notariat, 9(2), 167-184.

Sulistyo, R., & Hermawan, D. (2024). Manajemen Risiko Hukum dalam Praktik Kenotariatan. Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 45-62.

Wijaya, P., & Kusumastuti, R. (2024). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta HGB di atas HPL. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 15(1), 90-107.

Kusuma, R., & Hartanto, B. (2024). Model Sinkronisasi Peraturan Pertanahan dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 16(1), 45-62.

Prasetyo, A., & Rahman, S. (2023). Efektivitas Koordinasi Kelembagaan dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Kebijakan Pertanahan, 12(2), 178-195.

Rahmawati, F., & Gunawan, H. (2023). Standardisasi Prosedur Penerbitan HGB di atas HPL: Perspektif Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 89-106.

Santoso, M., & Hermawan, D. (2024). Sistem Koordinasi Terpadu dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15(1), 67-84.

Wijaya, P., & Purnomo, S. (2023). Tahapan Sinkronisasi Regulasi Pertanahan: Analisis Yuridis dan Praktis. Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 112-129.

Kusuma, R., & Hartanto, B. (2024). Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Notaris dalam Era Digital. Jurnal Kenotariatan, 16(1), 45-62.

Rahmawati, F., & Gunawan, H. (2023). Efektivitas Sistem Pengawasan Notaris dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 14(2), 89-106.

Santoso, M., & Hermawan, D. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Praktik Kenotariatan: Studi Kasus HGB di atas HPL. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 67-84.

Wijaya, P., & Purnomo, S. (2023). Model Pengembangan Kapasitas Notaris dalam Pelayanan Pertanahan. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 13(2), 112-129.

Siahaan, M., & Prawiro, H. (2023). Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Praktik Kenotariatan. Jurnal Notariat, 12(2), 156-173.

Gunawan, R., & Purnama, S. (2024). Dampak Harmonisasi Regulasi terhadap Pertumbuhan Investasi Sektor Properti. Jurnal Hukum Bisnis, 16(1), 78-95.

Hartati, D., & Nugroho, B. (2024). Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 112-129.

Hartono, A., & Pratama, S. (2024). Analisis Penurunan Sengketa Pertanahan Pasca Harmonisasi Regulasi. Jurnal Hukum Litigasi, 14(2), 89-106.

Kusumastuti, R., & Wijaya, P. (2023). Kepastian Hukum dalam Sistem Pertanahan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 145-162.

Rahmawati, F., & Santoso, M. (2023). Efisiensi Proses Bisnis dalam Penerbitan HGB di atas HPL. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 67-84.

Sulistyo, H., & Rahman, A. (2023). Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pertanahan. Jurnal Pelayanan Publik, 11(2), 178-195.

Wala, Gevan Naufal. "Existence of Customary Land According to the Basic Agrarian Law." Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 2, no. 2 (2023a): 1143-1146.

Wala, Gevan Naufal. "Urgensi Pengamalan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang Terletak di Kawasan Lingkungan Adat." Jurnal Serina Sosial Humaniora 1, no. 2 (2023b): 82-88.

Published

2025-01-14

How to Cite

Wastuti, A., Rachmi Handayani, I. G. K. A., & Karjoko, L. (2025). Harmonization of Land Regulations and Notary Authority in the Issuance of Building Rights Title Over Management. Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL), 2(3), 88–96. https://doi.org/10.38035/sijal.v2i3.126