Legal Security for The Board of Directors of Individual Limited Companies in The Event of Bankruptcy

Authors

  • Restu Adhie Charisma Master of Notary, Jayabaya University, DKI Jakarta, Indonesia
  • M Sudirman Lecturer of Master of Notary, Jayabaya University, DKI Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/sijal.v2i1.88

Keywords:

Legal Certainty, Limited Liability Company Law, Individual Limited Liability Company

Abstract

Legal Certainty for Directors of Individual Limited Liability Companies in Case of Bankruptcy, The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has given birth to a new type of PT, namely a company that meets the standards of micro and small businesses, or as per Government Regulation Number 8 of 2021 concerning the Authorized Capital of Companies and Registration, Establishment, Amendments and Dissolution of Companies, it is stated that those that meet the requirements of micro and small businesses are called Individual Companies. This scientific article uses normative legal research or library legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data, and the type of research in this writing is normative legal research, namely it is studied with a statutory approach, meaning that a problem will be seen from its legal aspect by examining statutory regulations. The results of the study show that the Law in Indonesia still needs to be completed to form regulations regarding this individual company in separate statutory regulations outside of limited liability company law. An important conclusion from this study is that PT should ensure that the principles, regulations and essence of individual companies in the Job Creation Law do not conflict with the principles, regulations and essence of limited liability companies in the limited liability company law.

 

References

Abdul R. Saliman dkk, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus, ed.kedua, cet.keempat,Renada Media Group, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum PT, Jakarta: Penebar Swadaya Group

Aji Prasetyo, 2021, UU Cipta Kerja Mungkinkan PT Didirikan Tanpa Akta Notaris, Ini Kata PP INI, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6034656240925/ uu-cipta-kerja-mungkinkan-ptdidirikan-tanpa-akta-notaris--ini-kata-pp-ini.

Aziz Muhammad Faiz, 2020, “Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, Tahun 2020

Binoto Napdap, 2009 Hukum PT, Jakarta: Jala Permata Aksara

Charisma, R. A., & Ibrahim, A. L. (2023). Comparison of Criminal Law Related to the Trafficking of Human Body Organs in Indonesia and the Philippines. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(1), 1-21.

Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, 2020, Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana, 2020

Fuadi, M . (2005). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, edisi revisi, Bandung,: Citra Aditya Bakti

Hadi S. (2018). Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenada Media

I Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, Junrla Analisis Hukum Vol. 1, No. 1, 2018

Indah Siti Aprilia, 2020, Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, Tahun, 2020

IqbaI Hasan, 2008, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara

Irene Svinarky, 2019, Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementrian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.3 No. 2, Tahun 2019

Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21; Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang transpalantasi organ dan jaringan tubuh

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi serta transaksi elektronik

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36; Tahun 2009 tentang Kesehatan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8. Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Louis Simon Hansen, 2021, Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021

Lubis, M. F. R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 17(2)

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana

Natzir Said, 1987, Hukum Perusahaan di Indonesia, Bandung: Alumni

Ni Made Dharyanti, 2017, Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perusahaan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer, Acta Comitas Vol 2 No 1, Tahun 2017

Nindyo Pramono, 2012, Perbandingan PT di beberapa Negara, , Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, cetakan ke-11 Jakarta: Kencana

Purbandari. (2014). Tanggung jawab Hukum Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit, Journal Widya Yustisia, Vol.1, Nomor 1.

Rahadiyan, I. (2013). Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan KeuanganNegara pada Permodalan BUMN, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 20. Hal. 625.

Sandra Dewi, 2019, Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Tahun 2019

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sovia Hasanah,2016, Pembuktian Sederhana dalam Perkara Pailit (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalamperkara-kepailitan/.

Wulandewi I Nyoman M. (2012). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan TerbatasBerdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kurniawan, Mimbar hukum Vol.24

Published

2024-09-29

How to Cite

Adhie Charisma, R., & Sudirman, M. (2024). Legal Security for The Board of Directors of Individual Limited Companies in The Event of Bankruptcy. Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL), 2(1), 32–40. https://doi.org/10.38035/sijal.v2i1.88